Kosa Kata

0 komentar

a. Aset;

Properti organisasi dan personel, dapat dirasakan atau tidak, dimana dimiliki oleh organisasi atau individual yang dapat diberikan nilai moneter. Properti yang tidak dapat dirasakan seperti goodwill, informasi penting, dan properti yang terkait. Untuk tujuan panduan ini, terminologi manusia adalah termasuk aset.

b. Konsekuensi;

Sebuah hasil dari aksi atau keputusan. Dari presepsi asuransi atau keamanan. Biaya-biaya kehilangan atau kerusakan melebihi pasar dari aset yang hilang atau rusak, termasuk biaya tidak langsung lainnya.

c. Analisa biaya dan manfaat;

Proses perencanaan, berkaitan dengan keputusan untuk komitmen pada biaya atau aset. Hal ini adalah upaya sistematis untuk mengukur nilai dari semua manfaat dimana dibandingkan dengan pengeluaran yang ada. Biasanya proses ini melibatkan tiga tahapan:

1. Indentifikasi dari semua konsekuensi langsung dan tidak langsung dari pengeluaran;

2. Memberikan nilai moneter dari semua biaya dan manfaat hasil dari pengeluaran;

3. Menghitung ekspektasi biaya masa datang dan penghasilan dibandingkan dengan pengeluaran yang menggambarkan biaya dan penghasilan pada nilai moneter masa kini.

d. Tingkat kekritisan;

Dampak dari kejadian kehilangan, biasanya dihitung berdasar biaya bersih dari kejadian tersebut. Dampak dapat berkisar dari fatal, terjadi total rekapitalisasi, kehilangan bisnis, atau ketidakberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, hingga pada hal yang tidak penting.

e. Kejadian;

Sesuatu yang terjadi tidak sepadan dalam konteks keamanan. Biasanya mewakili sebuah kejadian, seperti: insiden keamanan, alarm, keadaan darurat dalam medis, atau berkaitan dengan pengalaman.

f. Goodwil;

Suatu nilai dari bisnis yang didirikan berdasarkan reputasi dari pertimbangan bisnis dan pemiliknya.

g. Kejadian kehilangan;

Suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang berdampak negaif terhadap aset, sebagai contoh termasuk insiden keamanan, kriminal, bahaya alam atau bencana.

h. Bencana alam;

Suatu kejadian alamiah yang mengakibatkan kerusakan besar, kerugian, atau kehancuran, seperti : angin tornado, badai, gempa buni dan kejadian terkait lainnya.

i. Organisasi;

Otoritas pengelola suatu badan usaha atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan / menggunakan satuan pengamanan untuk kepentingan keamanannya.

j. Kemungkinan;

Kesempatan, atau sama dalam beberapa kasus, kepastian matematis dimana kejadian akan terjadi, rasio dari jumlah yang dihasilkan dimana menghasilkan suatu kejadian dari jumlah total kemungkinan yang terjadi.

k. Kualitatif;

Berkaitan dengan suatu karakteristik dari sesuatu dan dimana membuat hal tersebut.

l. Kuantatif;

Berkaitan dengan pertimbangan atau nerdasarkan pada suatu jumlah atau suatu hitungan dapat diukur atau digambarkan dalam nomerik.

m. Resiko;

Kemungkinan dari kerugian yang dihasilkan dari ancaman, insiden atau kejadian yang berdamak pada keamanan.

n. Analisa resiko;

Pengujian detail termasuk penilaian resiko, evaluasi resiko dan alternatif manajemen resiko, dilakukan untuk memahami sesuatu yang tidak diinginkan, konsekuensi negatif untuk kehidupan manusia. Proses analisis untuk menyediakan informasi berdasarkan kejadian yang tidak diinginkan dari kualifikasi dari kemungkinan-kemungkinan dan ekspektasi konsekuensi dari resiko tang telah diidentifikasi.

o. Insiden keamanan;

Keamanan yang terkait dengan kejadian atau aksi yang mengarah pada kematian, luka atau kerugian moneter. Suatu penyerangan pada karyawan, pelanggan, atau supplier di dalam properti organisasi dapat menjadi salah satu contoh insiden keamanan.

p. Kerawanan keamanan;

Suatu keamampuan ekspoitasi dari suatu kelemahan keamanan atau kekurangan pada fasilitas organisasi atau personal.

q. Situs;

Lokasi parsial yang dapat ditentukan oleh jarak dan ketinggian.

r. State of the art;

Tingkatan ilmu pengetahuan tertinggi dan teknologi terkini dapat dicapai di semua area dan di setiap waktu.

s. Statistik;

Cabang dari matematika yang berhubungan dengan pengumpulan, analisam interpretasi dan presentasi besaran dari data numerik. Dalam aspek keamanan dapat mewakili kumpulan dari data kuantitatif seperti insiden keamanan, laporan kriminal dan berkaitan denga informasi dimanan bersamaan dengan informasi lainnya ditampilkan sebagai statistik keamanan yang akan digunakan untuk beberapa aplikasi termasuk evaluasi resiko dan tingkat kerawanan aset organisasi.

t. Ancaman;

Mengarah pada suatu kerusakan atau kuka, sebagai indikasi dari sesuatu yang tidak sesuai yang disebabkan oleh sumber daya internal dan eksternal.

u. Satuan pengamanan (Satpam);

Adalah satuan atau kelompok yang dibentuk oleh instansi / badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan SATPAM

0 komentar

(1) Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

(2) Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/ kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:

a. unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya;

b. unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (security mindedness dan security awareness) di lingkungan/tempat kerjanya.

Sistem Manajemen Pengamanan

0 komentar

Tujuan Sistem Manajemen Pengamanan

SMP

Tujuan dari SMP adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Ruang Lingkup
SMP wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.

Standar dan Penerapan

Standar SMP meliputi :

a. penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMP;

b. perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan;

c. penerapan kebijakan SMP secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan;

d. pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

e. peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan SMP secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

(1) Unsur-unsur yang terdapat dalam standar dan penerapan SMP pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, terdiri atas:

a. pemeliharaan dan pembangunan komitmen;

b. pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;

c. manajemen risiko pengamanan;

d. tujuan dan sasaran;

e. perencanaan dan program;

f. pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;

g. konsultasi, komunikasi dan partisipasi;

h. pengendalian dokumen dan catatan;

i. penanganan keadaan darurat;

j. pengendalian proses dan infrastruktur;

k. pemantauan dan pengukuran kinerja;

l. pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;

m. pengumpulan dan penggunaan data;

n. audit;

o. tinjauan manajemen;

p. peningkatan berkelanjutan.



Tes Alzheimer

0 komentar

1. Temukan huruf "C" di bawah. Jangan gunakan bantuan cursor.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO O


2. Jika anda telah menemukan huruf "C", sekarang temukan angka "6" di bawah.

9999999999999999999 9999999999999999 999999999999999 99999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 999999999999999 99999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 999999999999999 99999999999999999
9999699999999999999 9999999999999999 999999999999999 99999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 999999999999999 99999999999999999
9999999999999999999 9999999999999999 999999999999999 99999999999999999


3. Sekarang temukan huruf "N" di bawah. Ini agak lebih sulit.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MNMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM


4.. Sekarang temukan huruf "O" di bawah. Ini agak lebih sulit.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQOQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQ QQQ


5. Sekarang temukan huruf "I" di bawah. Ini agak lebih sulit.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLI
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLL

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----

Ini bukan gurauan,
Jika anda bisa melewati 3 test ini, maka anda bisa batalkan rencana kunjungan ke ahli neurologi
Otak anda masih baik dan jauh dari penyakit Alzheimer. Selamat !

For your info

Alzheimer atau kepikunan merupakan sejenis penyakit penurunan fungsi saraf otak yang kompleks dan progresif. Penyakit Alzheimer bukannya penyakit menular. Penderita Alzheimer mengalami keadaan penurunan daya ingat yang parah sehingga penderita akhirnya tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri.

Alzheimer tergolong sebagai salah satu jenis dementia yang ditandai dengan melemahnya kemampuan bercakap, kemampuan berpikir sehat, daya ingat, kemampuan mempertimbangan, adanya perubahan kepribadian dan tingkah laku yang tidak terkendali. Keadaan ini amat membebani penderita dan juga anggota keluarga yang perlu menjaga dan merawatnya. Menurunnya fungsi ingatan juga memengaruhi fungsi intelektual dan sosial penderitanya.

Sumber penyakit ini belum diketahui dengan pasti, tetapi bukan karena proses penuaan. Sebagian ilmuwan memperkirakan bahwa kepikunan ini berkaitan dengan pembentukan dan perubahan sel-sel saraf yang normal menjadi semacam serat.

Resiko untuk mengidap Alzheimer meningkat seiring dengan pertambahan usia. "Pada usia sekitar 65 tahun, seseorang berisiko lima persen untuk menderita penyakit ini dan risiko ini meningkat dua kali lipat setiap lima tahun,"menurut Ahli Psikogeriatrik, Kantor Pengobatan Psikologi, Fakultas Pusat Pengobatan Universitas Malaya (PPUM), Dr. Esther Ebeenezer. Meskipun kepikunan seringkali dikaitkan dengan usia lanjut, namun terbukti bahwa penderita Alzheimer yang pertama diidentifikasi adalah seorang perempuan berusia awal 50 tahunan.

Sejarah Alzheimer

Penyakit ini ditemukan oleh Dr. Alois Alzheimer pada 1907 ini, dinamakan Alzheimer sesuai nama penemunya. Alzheimer menemukan bahwa syaraf otak penderita Alzheimer tidak hanya mengerut, bahkan dipenuhi gumpalan protein luar biasa yang disebut plak amiloid dan serat yang berbelit-belit (neuro fibrillary). Amiloid protein yang membentuk sel-sel plak protein tersebut, dipercaya menyebabkan perubahan kimia otak. Musnahnya sel-sel saraf ini menyebabkan syaraf otak yang berfungsi menyampaikan pesan dari satu neuron ke neuron lain terpengaruh.

Meskipun sudah ditemukan hampir satu abad yang lalu, Alzheimer tidak seterkenal penyakit yang lain seperti hipertensi, Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) atau pun penyakit jantung. Mungkin karena gejala penyakit Alzheimer tidak segera terlihat, berbeda dengan hipertensi yang dapat dipantau melalui pemeriksaan tekanan darah. Penyakit Alzheimer tidak terdeteksi karena adanya anggapan bahwa sering lupa adalah hal yang wajar dialami orang berusia lanjut karena faktor usia. Padahal mungkin saja "sering lupa" tersebut merupakan tanda awal penyakit Alzheimer.

Penyakit Alzheimer menjadi lebih dikenal secara meluas setelah mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-40, Ronald Reagan mengemukakan keadaan dirinya dalam suratnya yang tertanggal 5 November 1994. Penelitian klinis terbaru menunjukkan bahwa konsumsi suplemen asam lemak omega-3 dapat memperlambat laju penurunan fungsi kognitif penderita alzheimer ringan.

Gejala dan tingkat keparahan penyakit:

Pada taraf ringan gejalanya dapat berupa: lupa dimana menyimpan kunci, lupa mengambil uang kembalian, lupa mau membeli apa di toko, lupa nomor telepon atau tidak ingat mana obat yang setiap hari biasa dimakan.

Pada tingkat menengah: penderita misalnya, lupa mencampurkan gula dalam minuman, garam dalam masakan atau lupa bagaimana cara mengaduk gula di dalam gelas.

Pada tingkat yang parah, penderita sudah tidak mampu melakukan hal-hal mendasar seperti mengurus diri sendiri, tidak lagi mengenali keadaan sekitar rumahnya, tidak mengenali rekan-rekan atau anggota keluarga terdekat.

Penderita Alzheimer dapat menjadi agresif, cepat marah dan kehilangan minat untuk berinteraksi atau hobi yang pernah diminatinya. Penderita tingkat menengah atau parah dapat menunjukkan tingkah laku aneh, seperti menjerit, terpekik atau mengikuti orang ke mana saja, bahkan walau orang tersebut ke WC.

Selain itu, penderita dapat juga mengalami semacam halusinasi seperti mendengar suara atau bisikan halus, atau melihat bayangan menakutkan. Penderita juga kadangkala berjalan mondar mandir tanpa tujuan dan pola tidur mereka juga berubah. Penderita biasanya akan lebih banyak tidur di siang hari dan terus terjaga pada malam hari.
Keadaan tersebut secara tidak langsung memberi tekanan mental kepada perawat atau anggota keluarga yang harus waspada menjaga penderita selama '36 jam' sehari.

Kebanyakan penderita Alzheimer meninggal dunia akibat radang paru-paru atau pneumonia karena mereka tidak dapat melakukan berbagai aktivitas fisik lainnya.
Yang menyedihkan, adalah bahwa orang yang sakit itu sendiri tidak memahami apa yang terjadi pada diri mereka dan memerlukan bantuan orang lain. Berita buruknya penyakit Alzheimer ini, tidak dapat disembuhkan. Tetapi, gejalanya masih dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Obat-obatan yang diberi pada tingkat awal, dapat membantu ingatan penderita seperti fungsi kognitif, aktivitas dan tingkah laku sehari2.

Prevalensi

Sekitar tahun 1950-an diperkirakan sekitar 2,5 juta warga dunia menderita penyakit ini. Pada tahun 2003 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memperkirakan lebih dari satu milyar orang yang berusia di atas 60 tahun atau 10 persen penduduk dunia menderita Alzheimer. Peningkatan jumlah penderita Alzheimer berkaitan dengan meningkatnya jumlah warga dunia yang berusia lanjut, dan semakin panjangnya usia atau masa hidup warga dunia. Usia hidup perempuan meningkat hingga mencapai usia 80 tahun dan laki-laki mencapai usia 75 tahun. Selain itu, faktor pemeliharaan kesehatan yang semakin baik dan menurunnya tingkat kelahiran.

Orang yang berisiko menderita Alzheimer:
* Penderita hipertensi dengan usia di atas 40 tahun
* Penderita diabetes
* Kurang berolahraga
* Kadar kolesterol yang tinggi
* Faktor keturunan - memiliki keluarga yang menderita Alzheimer pada usia 50-an.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: 18 TAHUN 2006

0 komentar

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL.: 18 TAHUN 2006


TENTANG


PELATIHAN DAN KURIKULUM SATUAN PENGAMANAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperoleh tenaga Satuan Pengamanan yang profesional dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan adanya program pelatihan bagi Satuan Pengamanan;

b. bahwa dalam pelaksanaan pelatihan diperlukan adanya ketentuan pelatihan dan kurikulum pelatihan Satuan Pengamanan sebagai pedoman sehingga diperoleh hasil pelatihan yang berhasil dan berdaya guna; c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pelatihan perlu menunjuk lembaga pelaksana pelatihan yang mempunyai legalitas dan kompetensi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELATIHAN DAN KURIKULUM SATUAN PENGAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan di bidang tertentu.
  2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pembelajaran dan/atau pelatihan guna mencapai tujuan tertentu.
  3. Kompetensi adalah sejumlah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.
  4. Standar Kompetensi adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran.
  5. Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat diperagakan oleh siswa pada masing-masing Standar Kompetensi.
  6. Materi Pokok adalah pokok suatu bahan kajian berupa bidang ajar, isi, proses, keterampilan, dan/atau konteks keilmuan suatu mata pelajaran.
  7. Inhouse Training adalah pelatihan yang dilaksanakan pengguna Satuan Pengamanan pada bidang khusus sesuai dengan lingkup tugasnya.
  8. Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan dasar Satuan Pengamanan bagi anggota/calon anggota Satuan Pengamanan yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang Satuan Pengamanan.
  9. Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan Satuan Pengamanan bagi anggota Satuan Pengamanan yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan setingkat supervisor.
  10. Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan Satuan Pengamanan bagi manajer/calon manajer/chief security atau bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap bidang pengamanan.
  11. Pelatihan/Kursus Spesialisasi adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk mendapatkan keahlian tertentu di bidang pengamanan.


BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

(1) Persyaratan peserta Pelatihan Gada Pratama sebagai berikut:

  • a. warga negara Indonesia;
  • b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;
  • c. lulus psikotes;
  • d. bebas Narkoba;
  • e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  • f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU)

  • g. tinggi badan minimal 165 (seratus enam puluh lima) cm untuk pria dan minimal 160 (seratus enam puluh) cm untuk wanita; dan h. usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun. (2) Pelatihan Gada Pratama dilaksanakan selama 5 (lima) minggu dengan menggunakan pola 232 (dua ratus tiga puluh dua) jam pelajaran. (3) Alokasi waktu, rincian mingguan, rincian harian, dan metode pengajaran tercantum dalam Lampiran A Peraturan ini.

Pasal 3

  • (1) Persyaratan peserta Pelatihan Gada Madya sebagai berikut: a. lulus Pelatihan Gada Pratama; b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan; c. bebas Narkoba; d. untuk lulusan SMU, memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang security; dan e. Surat Rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja atau SKCK bagi peserta mandiri.
  • (2) Pelatihan Gada Madya dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu dengan menggunakan pola 160 (seratus enam puluh) jam pelajaran.
  • (3) Alokasi waktu, rincian mingguan, rincian harian, dan metoda pengajaran tercantum dalam Lampiran A Peraturan ini;

Pasal 4

  • (1) Persyaratan peserta Pelatihan Gada Utama terdiri dari: a. Persyaratan Umum; dan b. Persyaratan Khusus.

  • (2) Persyaratan Umum Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. lulus tes kesehatan; b. bebas Narkoba; c. menyertakan SKCK; dan d. lulus tes wawancara.
  • (3) Persyaratan Khusus Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. lulus Pelatihan Gada Madya; b. memiliki pengalaman kerja minimal 6 (enam) tahun bagi security karier; c. wajib memiliki pengalaman kerja di bidang security minimal 3 tahun bagi yang berpendidikan Diploma Tiga (DIII); d. wajib memiliki pengalaman kerja di bidang security minimal 2 (dua) tahun bagi yang berpendidikan Strata Satu (S1); e. bagi Purnawirawan, minimal berpangkat Perwira Pertama (Pama); f. Surat Rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja. (4) Pelatihan Gada Utama dilaksanakan selama 2 (dua) minggu dengan menggunakan pola 100 (seratus) jam pelajaran (5) Alokasi waktu, rincian mingguan, rincian harian dan metode pengajaran tercantum dalam Lampiran A Peraturan ini.

Pasal 5

  1. Persyaratan peserta Pelatihan/Kursus Spesialisasi sebagai berikut: a. lulus Gada Pratama; b. memiliki Surat Rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja.
  2. Kurikulum Pelatihan/Kursus Spesifikasi disusun sesuai peruntukan dan kualifikasi lulusannya.


BAB III


PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN


Bagian Pertama Pendekatan


Pasal 6


Pelatihan Satuan Pengamanan menggunakan pendekatan:

  • tujuan, yaitu setiap tenaga pelatih wajib mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam kegiatan pelatihan;
  • kompetensi, yaitu sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pengamanan sehingga mampu mengemban tugas dan jabatannya;
  • sistemik, yaitu penekanan pada kaitan fungsional antara berbagai komponen kurikulum yaitu tujuan pelatihan, kemampuan yang ingin dicapai, pengalaman belajar, materi pelajaran, dan komponen pendukung lainnya;
  • sistematik, yaitu mendasarkan pada pemikiran yang teratur berdasarkan langkah- langkah yang telah ditentukan;
  • efisiensi dan efektif, yaitu penggunaan waktu, dana, dan fasilitas yang tersedia harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan;
  • dinamis, yaitu materi pelajaran yang diberikan selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
  • legalitas, yaitu lembaga yang memiliki otoritas memberikan pelatihan adalah Lembaga Pendidikan Polri atau Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mendapat izin dari Kapolri. Bagian Kedua Instruktur Pelatihan

Pasal 7

Instruktur Pelatihan sebagai tenaga pendidik/pelatih dalam pelatihan Satuan Pengamanan, wajib mempunyai kualifikasi formal dan non-formal sebagai berikut:

  • memiliki akta/sertifikat sebagai pelatih yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan formal yang dirancang khusus untuk menjadi seorang instruktur;
  • memiliki kompetensi atau kemampuan instruktur dalam menyusun dan menyampaikan materi yang diperoleh melalui pendidikan, pengetahuan maupun pengalaman;
  • menunjukkan pengalaman tugas pengamanan, kekhususan atau kejuruan tertentu sesuai diperuntukkannya; keahlian dengan instruktur standar pada yang
  • menunjukkan tingkatan/strata kemampuan sebagai instruktur dalam membmateri pelatihan pada Gada Pratama, Gada Madya, atau Gada Utama. erikan


Bagian Ketiga Lembaga Pelatihan

Pasal 8

  1. Pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya diselenggarakan oleh: a. lembaga pendidikan di lingkungan Polri; b. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mempunyai izin operasional pendidikan dan pelatihan dari Kapolri.
  2. Pelatihan Gada Utama diselenggarakan pada tingkat Mabes Polri.
  3. Untuk pelatihan/kursus spesialisasi diselenggarakan oleh : a. Polri dan/atau Badan Usaha Jasa Pengamanan; b. Inhouse Training oleh pengguna jasa dan/atau instansi terkait; c. instansi/otoritas terkait dan/atau Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mendapat izin atau akreditasi oleh instansi/otoritas terkait tersebut.


Bagian Keempat Pentahapan Pelatihan


Pasal 9


(1) Penahapan Pelatihan merupakan urutan pemberian materi pelatihan pengajaran.

(2) Penahapan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

  • Tahap I yaitu tahap pembentukan sikap mental kepribadian dan pembinaan fisik guna membentuk sikap mental, kepribadian, dan penampilan fisik petugas Satuan Pengamanan;
  • Tahap II yaitu tahap pemberian pengetahuan dan keterampilan teknis profesi Satuan Pengamanan agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Pengamanan;
  • Tahap III adalah tahap pembulatan yakni aplikasi semua pengetahuan dan keterampilan yang telah diterima selama mengikuti pelatihan yang diwujudkan dalam bentuk latihan teknis dan pembekalan-pembekalan.

BAB IV


KURIKULUM PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN


Bagian Pertama Pelatihan Gada Pratama


Pasal 10


  1. Tujuan Pelatihan Gada Pratama yaitu menghasilkan Satuan Pengaman yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar sebagai pelaksana tugas satuan pengamanan.
  2. Mata pelajaran dan jam pelajaran Pelatihan Gada Pratama tercantum dalam lampiran B Peraturan ini. Bagian Kedua Pelatihan Gada Madya


Pasal 11


  • Tujuan Pelatihan Gada Madya yaitu menghasilkan tenaga Satuan Pengaman yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial tingkat dasar dengan kualifikasi supervisor petugas Satpam.
  • Mata pelajaran dan jam pelajaran Pelatihan Gada Madya tercantum dalam lampiran B Peraturan ini.


Bagian Ketiga Pelatihan Gada Utama


Pasal 12


  1. Tujuan Pelatihan Gada Utama yaitu menghasilkan tenaga Satuan Pengaman yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan sebagai Manajer/Chief Security dengan kemampuan melakukan analisa tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
  2. Mata pelajaran dan jam pelajaran Pelatihan Gada Utama tercantum dalam lampiran B Peraturan ini.

BAB V

SERTIFIKASI DAN BIAYA

Pasal 13

(1) Setiap peserta pelatihan Satuan Pengamanan yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah kelulusan yang mencantumkan kualifikasi pelatihan dan daftar nilai.

(2) Bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan/kursus spesialisasi berhak mendapatkan sertifikat pelatihan tanpa daftar nilai.

(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , diterbitkan dan disahkan oleh:

  • a. untuk pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya: 1. ditandatangani oleh Kepala Bagian Binkamsa atas nama Kepala Biro Bimbingan Masyarakat (Karo Bimmas) Polri untuk pelatihan yang dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri; 2. ditandatangani oleh Kepala Biro Binamitra atas nama Kapolda untuk pelatihan yang dilaksanakan pada tingkat Polda;
  • b. untuk pelatihan Gada Utama ditandatangani oleh Karo Bimmas Polri;
  • c. untuk pelatihan/kursus spesialisasi ditandatangani oleh Pejabat Instansi terkait yang mempunyai kewenangan;

(4) Dukungan pembiayaan pelatihan menjadi tanggung jawab instansi/badan usaha yang bersangkutan dan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

  1. Setiap pelaksanaan pelatihan Satuan Pengamanan wajib dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan.
  2. Isi laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  • a. jumlah dan sumber peserta;
  • b. sarana dan prasarana pelatihan;
  • c. materi dan metoda pelatihan;
  • d. Instruktur; dan
  • e. hasil pelatihan.


BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan Satuan Pengamanan dilakukan melalui kegiatan audit yang dilakukan secara berkala dan insidentil.

Pasal 16

  1. Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Tim Audit yang dibentuk dan dipimpin oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.
  2. Anggota Tim Audit berasal dari perwakilan asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan dan instansi terkait.
  3. Proses audit meliputi: a. persyaratan adminsitrasi; b. sarana dan prasarana; c. sumber daya manusia; d. program pelatihan; dan e. operasional pelatihan.
  4. Pelaporan hasil audit merupakan evaluasi dan rekomendasi terhadap kinerja lembaga pendidikan dan pelatihan.
  5. Lembaga pendidikan dan pelatihan Satuan Pengamanan berkewajiban melaksanakan rekomendasi hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) .


BAB VIII

SANKSI

Pasal 17

  1. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
  2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , lembaga pendidikan dan pelatihan masih belum menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan, maka dikenakan sanksi peninjauan kembali terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.


BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelatihan Satuan Pengamanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CAP /TTD

Drs. SUTANTO, JENDERAL POLISI

CARA MEMPEROLEH IZIN SENJATA API

0 komentar

Bagi mereka yang mampu, memang tidak terlalu sulit memperoleh ijin kepemilikan senjata api. Namun, sebelum memperoleh ijin, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Untuk kepentingan bela diri misalnya, aturannya dituangkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999.

Menurut SKEP diatas, pemohon izin harus memiliki ketrampilan menembak minimal kelas III. Kemampuan ini harus yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri. Sertifikat itu pun harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk.

Tentu saja ia pun harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB. Meskipun demikian, ia tetap harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak. Untuk soal usia, sang pemohon harus sudah dewasa namun tidak melebihi usia 65 tahun.


UNDANG-UNDANG PEMILIKAN SENJATA API
Mengutip peraturan yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api, Prasetyo (Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Ajun Komisaris Besar Polisi) menyatakan, “Dalam pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.”

Dengan dasar itu, lanjut Prasetyo, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada UU Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perizinan menurut undang-undang senjata api.

Menurut UU tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memilki kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.


ORANG-ORANG YANG BOLEH MENGGUNAKAN SENAJATA API
Meskipun demikian, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan

Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing masing : presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, diretur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-maasing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR

Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.

Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olah raga pun diatur sangat ketat. Hal ini diungkapkan pengurus Pengda Perbakin DKI Jaya, Konal Pribadi. “Jika hilang, anggota Perbakin wajib mempertanggungjawabkannya,” ujar Konal. Jika senjata hilang, Perbakin akan memecat keanggotaannya. Tidak berhenti disitu, hilangnya senjata api tersebut juga diproses secara hukum. Selain itu setiap dua tahun sekali wajib melakukan test perpanjangan, yaitu test psikologi.

Tiap anggota Perbakin, bisa memiliki senjata api, namun jumlah yang bisa dimiliki masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu, setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu ini senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

Meskipun hampir semua anggota Perbakin memiliki senjata api, namun menurut Konal, tidak semua anggota membawa pulang senjatanya. Ada tempat khusus untuk menyimpan senjata dan amunisinya di Perbakin. Biasanya anggota yang mengerti resiko menyimpan senjata api di rumah akan menitipkannya pada Perbakin. Sementara itu, untuk bisa membawa pulang, anggota Perbakin juga harus mengajukan surat ijin menyimpan senjata api. Surat ijin ini diajukan pada pihak Polda

SYARAT-SYARAT PEMILIKAN SENJATA API
Pemohon ijin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis. Syarat lain, harus menyerahkan surat keterangan kelakuan baik (SKKB)

Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat terlebih dahulu, kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain, dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus --dikenal dengan Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA)-- masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri


JENIS-JENIS SENJATA API YANG BOLEH DIMILIKI

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk Per orang. Selain itu ada juga senjata api berpeluru karet atau gas. (IKHSA). Jenis senjata api itu antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu Shortgun kaliber 12mm

Untuk kepentingan bela diri ini seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007. Senjata genggam semi otomatis seharga Rp. 60-70 juta ini memiliki self loading gas berkaliber 9 mm. Menurut pendataan Polri, pada 2001, jumlah IKSA yang diberikan adalah 1.100 buah yakni untuk kalangan perseorangan dari TNI, Polri dan pejabat pemerintahan lain sebanyak tujuh ratusan buah dan dari kalangan swasta empat ratus buah.

Peraturan Kepala Polri No.Pol. 18 Tahun 2006

0 komentar

Jenjang pelatihan satpam berdasarkan Peraturan Kepala Polri No.Pol. 18 Tahun 2006 ada 3 tingkatan.

Dasar (Gada Pratama), merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. Lama pelatihan empat minggu dengan pola 232 jam pelajaran. Materi pelatihan a.l. Interpersonal Skill; Etika Profesi; Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satpam, Kemampuan Kepolisian Terbatas; Bela Diri; Pengenalan Bahan Peledak; Barang Berharga dan Latihan Menembak; Pengetahuan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Penggunaan Tongkat Polri dan Borgol; Pengetahuan Baris Berbaris dan Penghormatan;

Penyelia (Gada Madya), merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 160 jam pelajaran dan

Manajer Keamanan (Gada Utama), merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu chief security officer atau manajer keamanan. Pola 100 jam pelajaran.

Selain lembaga pendidikan kepolisian negara seperti Sekolah Polisi Negara, hanya perusahaan yang sudah memiliki izin operasional dari Kepala Polri sebagai badan usaha jasa pendidikan dan latihan keamanan, boleh menyelenggarakan pelatihan satpam. Kepolisian Wilayah, Kepolisian Wilayah Kota Besar, Kepolisian Resor, Kepolisian Resor Kota hanya melakukan latihan penyegaran.

Free Website templatesFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesSEO Web Design AgencyMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates